efisiensi industri hulu INDONESIA

Efisien. Ini adalah
satu kata yang paling
sering digunakan
untuk mengukur kinerja
industri hulu migas, akhir-akhir
ini. Sayangnya penilaian
yang dilakukan oleh
banyak
pihak itu tidak
didasarkan pada tolok
ukur yang sama. Akibatnya,
penilaian sering terasa
tidak tepat, dan tidak
mendudukkan industri
hulu migas pada tempat
yang semestinya.
Banyak pihak menilai
efisiensi industri hulu migas
hanya dari besaran
cost recovery yang dikeluarkan
Negara setiap
tahun, untuk mengganti
biaya operasi yang telah
dikeluarkan kontraktor.
Padahal menurut logika
bisnis
sederhana, biaya
bukan satu-satunya elemen
yang digunakan
dalam penilaian.
Ada beberapa elemen
yang harus dicermati
untuk menilai tingkat
efisiensi industri ini. Cost
recovery yang selalu dipermasalahkan
itu, harus
dibandingkan dengan
pendapatan yang diterima
Negara dari sektor yang sama.
Kalau prosentase profit margin
yang diterima Negara lebih
tinggi dibandingkan
prosentase
pada tahun-tahun sebelumnya,
maka berarti Negara
makin diuntungkan dari kegiatan
industri hulu migas.
Penilaian menjadi lebih fair
kalau membandingkan profit
margin kegiatan usaha hulu
migas dengan profit margin
yang dihasilkan oleh industri
lain.
Takaran-takaran di atas juga
masih harus mempertimbangkan
kondisi makro industri hulu
migas yang melingkupinya.
Kalau rata-rata biaya operasi
di dunia naik karena
harga barang-barang
yang digunakan untuk
menunjang
kegiatan
operasi
juga naik, maka
sangat lazim bila biaya
produksi di Indonesia
juga meningkat.
Selain membandingkan
profit, efisiensi juga
bisa
dilihat pada penggunaan
tenaga kerja asing
(TKA) di industri hulu
migas Indonesia.



Seperti
diketahui, BPMIGAS
terus
melakukan monitoring
penggunaan TKA
dan pengutamaan tenaga
kerja nasional dalam
operasional KKKS.
Pasalnya, kunci keberhasilan
pengelolaan
SDM untuk mendukung
operasi adalah
ketersediaan
SDM
yang berkualitas, terciptanya
stabilitas iklim
ketenagakerjaan, dan
terjadinya
peningkatkan
produktivitas kerja. Ini
bisa dipakai sebagai acuan bagi
pengawasan dan pengendalian
tingkat efisiensi dan produktivitas
KKKS. ***


sumber : http://www.bpmigas.com/dokumen/bulletin/edisi.36.pdf